KUALITAS KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 - Gorantokan, Eduard Ola Bebe (UNIVERSITAS SAM RATULANGI, 2018)
ABSTRAKKeberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penentu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Misalnya saja hasil temuan tim pemantau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY yang mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di TPS. Pelanggaran yang banyak terjadi yakni, adanya perbedaan jumlah DPT, perbedaan C-1 dengan C-1 Plano dan D-1, C-1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, KPPS memalsukan jumlah suara di form C-1, KPPS dan PPS tidak memberikan form C1 kepada Saksi, KPPS memaksa Saksi menulis C-1, KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C-1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA dan belum memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, padahal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Permasalahan lain sesuai hasil laporan pemantauan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada 291 TPS yang tidak memasang DPT di tempat pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6, yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS. Selain itu sesuai dengan laporan hasil evaluasi pemilu legislatif 2014 oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) adalah banyak ditemukannya TPS yang tidak menjalankan ketentuan terkait ketepatan dimulai dan berakhirnya waktu pemungutan suara hingga penghitungan, petugas KPPS masih memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mendaftar di TPS menunggu pemanggilan untuk pemungutan suara, sekalipun sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, terdapat KPPS yang justru melakukan sendiri pemungutan suara atau pencoblosan terhadap seluruh kertas suara. Berbagai fakta serupa juga terjadi di Kabupaten Lembata pada pemilu legislatif 2014. Banyak tahapan yang terlaksana pada pemilu legislatif 2014 masih menyalahi aturan atau regulasi pemilu yang ada. Salah satunya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif. Untk itu penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi oleh KPPS di Kabupaten Lembaga guna mencari solusi pemecahannya. Kata Kunci : Kinerja, KPPS ABSTRACTThe existence of Voting Organizing Groups (KPPS) is one of the determinants in producing quality elections. However, in reality the performance of the KPPS continues to be under the spotlight of the public regarding various problems. For example, the findings of the PKS DIY Regional Leadership Council (DPW) monitoring team identified various forms of violations in the 2014 Legislative Election at TPS. The most frequent violations, namely, the difference in the number of DPT, the difference between C-1 and C-1 Plano and D-1, C-1 Plano which experienced an inflation of votes, KPPS falsified the number of votes in the C-1 form, KPPS and PPS did not provide the form C1 to the Witness, KPPS forced the Witness to write C-1, KPPS used a calendar as a substitute for the C-1 plano, and KPPS officers who are still in grade 2 of high school and have not met the requirements to become members of KPPS, even though this is contrary to Article 53 of Law Number 15 Years 2011 Regarding the General Election Organizer. Another problem according to the results of the 2014 legislative election monitoring report by the People's Voter Education Network (JPPR) in several provinces, it was found that 291 polling stations did not install DPT at polling stations, there were still many people who did not receive a C6 letter, namely a notification letter to vote, there are still voters who receive ballots without the signature of the KPPS. In addition, according to the 2014 legislative election evaluation results report by the Social Economic Information Education Research Institute (LP3ES), there were many polling stations that did not carry out the provisions regarding the starting and ending of voting time until the counting, KPPS officers still gave voters the opportunity to register at TPS. waiting for the summons for voting, even though it has passed the predetermined time limit, there is a KPPS which in fact conducts voting or voting for all ballot papers.Similar facts also occurred in Lembata Regency in the 2014 legislative elections. Many of the stages carried out in the 2014 legislative elections still violated existing election rules or regulations. One of them is at the stages of voting and counting votes in the legislative elections. For this reason, this research will try to identify the various problems faced by KPPS in the District Institutions in order to find solutions to solve them. Keywords: Performance; KPPS