PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halamahera Barat Periode 2014-2019 terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018) - Alfon Kimbal, George Stenlly Tjaane, Tuerah A.M.R Gosal (UNIVERSITAS SAM RATULANGI, 2019)
ABSTRAK Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat terhadap pengelolaan APBD, hanya bisa dinilai jika ada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses pengawasan menjadi penting untuk melihat proses pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 masih lemah. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lebih memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Analisis difokuskan pada tiga tahap pengawasan, yaitu: pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, pengawasan awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada pengelolaan APBD sudah sesuai mekanisme atau peraturan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal, karena ada beberapa program usulan dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam pembahasan APBD tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai repsesentasi masyarakat. Pada pengawasan proses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan instrumen menggunakan komisi dan hak yang dimilikinya, juga masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena DPRD belum mampu memaksimalkan perannya dengan baik dalam mengawasi setiap program dari pemerintah. Dari aspek pengawasan akhir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu untuk lebih optimal lagi, sehingga dalam proses pertanggungjawaban eksekutif terhadap DPRD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada bukan karena hasil loby-loby antar fraksi. Kata Kunci: Pengawasan; Anggaran; Pemerintah ABSTRACT The oversight function of the West Halmahera District People's Representative Council (DPRD) on the management of the APBD can only be assessed if there is a transparent and accountable mechanism. Therefore, the monitoring process is important to see the APBD management process carried out by local governments. This research is intended to find out why supervision in the management of the Regional Budget (APBD) of West Halmahera Regency in 2018 is still weak. This research uses qualitative methods, with a descriptive approach. This is based on the consideration that it is more likely to make a comprehensive assessment of the implementation of the supervisory function. The analysis is focused on three stages of supervision, namely: initial supervision, process supervision and final supervision. The research findings illustrate that, the initial supervision carried out by the West Halmahera Regency DPRD on the management of the APBD is in accordance with the existing mechanisms or regulations, it's just that in field implementation it is still not optimal, because there are several proposed programs from the community that are not accommodated in the 2018 APBD discussion. This is due to the lack of supervision carried out by the DPRD as a community representation. The supervision of the process carried out by the West Halmahera DPRD with instruments using commissions and the rights it has, is also still far from expectations, this is because the DPRD has not been able to maximize its role properly in overseeing every program of the government. From the aspect of final supervision it has been carried out well, it's just that it needs to be more optimal, so that the executive accountability process to the DPRD can run according to the existing mechanism, not because of the results of lobbies between factions. Keywords: Supervision, Budget, Government