Penentuan Skema Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha Terbaik Pada Infrastruktur Konservasi Energi (Studi Kasus: Revitalisasi PJU Di Kabupaten Sidoarjo) - Nabilah Arifah Syarafina; I Ketut Gunarta (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS, 2020)
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tengah mengalami permasalahan mengenai tingginya biaya listrik yang dibebankan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Tagihan biaya listrik mengambil bagian lebih dari 60% dari total anggaran yang tersedia untuk pengelolaan PJU. Biaya tagihan listrik yang semakin tinggi membuat DLHK Kabupaten Sidoarjo berfokus melakukan revitalisasi PJU dari konvensional menuju modern dengan mempertimbangkan dua alternatif pilihan, yaitu penggantian seluruh lampu halogen menjadi LED atau beralih ke smart system PJU dengan menerapkan lampu LED diseluruh titik yang dapat dikontrol pencahayaannya dari jarak jauh dengan skema smart lighting. Revitalisasi PJU ini merupakan salah satu bentuk penyediaan infrastruktur dibidang konservasi energi. Seperti halnya pembangunan, revitalisasi PJU memakan anggaran yang cukup besar sehingga Kerja Sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi pembiayaan revitalisasi PJU. Skema KPBU yang dapat diterapkan pada infrastruktur konservasi energi adalah skema Energy Savings Performance Contract (ESPC) dan skema Availability Payment (AP). Dalam menentapkan skema yang sesuai, dilakukan penilaian proyek dengan menggunakan parameter penilaian keuangan yang meliputi Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP) sebagai dasar penilaian bagi badan usaha, dan parameter penilaian Benefit Cost Ratio (BCR) sebagai dasar penilaian bagi pemrintah DLHK Sidoarjo. Hasilnya skema ESPC dan AP dianggap layak dari perspektif pemerintah DLHK Sidoarjo dengan menghasilkan nilai BCR masig-masih 1,3166 dan 1,6019. Pemilihan skema yang paling tepat dilakukan dengan menggunakan analisis sensitivitas untuk menemukan kondisi standar dan kondisi dengan mempertimbangkan margin 2% bagi badan usaha sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 yang memastikan proyek KPBU layak dari penilaian keuangan dan penilaian BCR. Dari kedua kondisi tersebut, skema ESPC menghasilkan nilai BCR yang lebih tinggi dibandingkan dengan skema AP sehingga skema ESPC paling tepat untuk diimplementasikan pada proyek revitalisasi PJU.