ANALISIS PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN DARI CITRA SENTINEL-1A (STUDI KASUS : PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG) - Tri Astuti, Eka Dwi; Sabri, L.M; Awwaluddin, Moehammad (Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, 2021)
ABSTRAKUndang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan suatu provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam baik darat maupun laut. Jenis provinsi pada peraturan ini terbagi menjadi dua yaitu provinsi pada umumnya dan provinsi berciri kepulauan. Definisi provinsi berciri kepulauan adalah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan serta di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu yang berciri kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknis penegasan provinsi berciri kepulauan serta luas wilayah pengelolaan wilayah laut dari data dasar yang digunakan. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut dilakukan pada Peta RBI skala 1:50.000 dan pada Citra Sentinel-1A dengan metode kartometrik. Penarikan batas pada citra, perlu dilakukan proses ekstraksi garis pantai yang sebelumnya dilakukan pengkoreksian citra. Perhitungan luas wilayah dilakukan dengan dua system koordinat yaitu UTM (Universal Transverse Mercator) dan Lambert Cylindrical Equal Area. Penarikan batas menggunakan tiga garis pangkal yaitu garis pangkal normal, lurus dan kepulauan. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan luas wilayah laut Provinsi Bangka Belitung lebih besar dari wilayah daratnya. Perbandingan luas wilayah pada kedua data dengan sistem proyeksi Lambert Cylindrical Equal Area yaitu sebesar 0,09% untuk wilayah laut dan 0,02% untuk wilayah darat. Sementara itu, presentasi luas wilayah laut pada data Peta RBI 67,9% dan pada data Citra Sentinel-1A sebesar 67,6 % dari keseluruhan luas wilayah.