Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Menilai Kesiapan Implementasi Modernisasi Irigasi Antara Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Daerah - Heru Sulistiawan; Asna Mustofa; Afik Hardanto (Universitas Brawijaya, 2020)
Modernisasi irigasi merupakan proses adaptasi sistem irigasi terhadap perubahan dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem irigasi dari aspek manajemen, metodologi, dan komponen sistem. Modernisasi irigasi di Indonesia dilakukan dengan pendekatan lima pilar irigasi yaitu ketersediaan air, sarana prasarana irigasi, institusi/kelembagaan, sistem pengelola, dan sumber daya manusia. Modernisasi dapat diimplementasikan apabila nilai Indeks Kinerja Modernisasi Irigasi (IKMI) pada suatu Daerah irigasi (DI) minimal 80. Nilai IKMI merupakan nilai kesiapan suatu Daerah Irigasi (DI) berdasarkan pada lima pilar modernisasi irigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesiapan modernisasi irigasi pada dua kewenangan DI yang berbeda dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan di dua DI, yaitu DI Serayu (luas 20.795 ha; kewenangan pemerintah pusat) dan DI Karangnangka (390,8 ha; kewenangan pemerintah Kabupaten Banyumas). Pengambilan data dilakukan selama 4 bulan (April-Juli 2019). Berdasarkan nilai IKMI dari dua kewenangan DI, didapatkan bahwa DI Serayu memiliki kesiapan implementasi modernisasi irigasi lebih baik (rerata 79.2) daripada DI Karangnangka (rerata 49.2). Perhatian pada aspek sistem pengelolaan (0,221) perlu diperhatikan sebelum implementasi modernisasi di DI Serayu sedangkan aspek peningkatan sarana prasarana menjadi faktor penting di DI Karangnangka (0,261). Perbedaan tingkat kesiapan tersebut dimungkinkan karena aspek faktor sumberdaya manusia, luas areal dan kekuatan institusi. Tantangan modernisasi irigasi pada perbedaan sistem pengelolaan adalah fleksibilitas dan adaptasi terhadap keragaman suatu DI.