PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS UUD NRI TAHUN 1945 - Sodikin Sodikin (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015)
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses politik yang dapat dikatakan proses yang sangat demokratis, sehingga pemilihan kepala daerah perlu terus diupayakan agar proses demokrasi itu menjadi bagian dalam sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dilakukan secara melalui pemilihan umum. Akan tetapi, pelaksanaannya menimbulkan permasalahan,terutama adalah konflik sosial secara horizontal di masyarakat dan juga kepala daerah yang dipilih tidak menghasilkan kepala daerah apa yang diidealkan dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan menggunakan metode deskriptif normatif dapat disimpulkan Pemilihan kepala daerah yang sekarang dilaksanakan secara langsung dan akan terus dilaksanakan secara langsung dan serentak, tidaklah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 18 ayat (4) khususnya dan umumnya UUD NRI 1945. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam membuat undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah disesuaikan dengan UUD NRI 1945, untuk menghindari kemungkinan diujimaterialkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini termasuk undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang sudah diundangkan.Local election for regional leaders is one of the political process that can be said to be a very democratic process, so that the local elections should be fostered so that it becomes part of the democratic process in the system of governance at the regional level. Implementation of local elections after the amendments of the 1945 Constitution is conducted through elections. However, its implementation has caused problems, particularly horizontally social conflict in the society and moreover the elected regional leaders are not what is idealized by the direct election of local leaders. By using descriptive- normative method, it can be concluded that the current implementation of local election for regional leaders which will be conducted directly and simultaneously, is not correspond with what the Article 18 paragraph (4) stipulates and generely with the 1945 Constitution. Therefore, legislators (House of Representatives and Government) in making laws- especially one that regulated the local elections for regional leaders, need to seek the conformity with the 1945 Constitution, to avoid the possibilty it being submitted to the Constitutional Court for judicial review. This includes the law on local election for regional leaders which has been enacted.