DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PROSES DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH - Diana Yusyanti (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015)
Dinamika hukum pemilihan Kepala diawali pada masa orde baru dengan model demokrasi perwakilan (DPRD) yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada masa orde baru pemerintahan Daerah lebih bersifat sentralistik, sehingga demokrasi tidak berkembang. Pada masa reformasi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung yang mulanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai awal Otonomi Daerah diberlakukan secara luas, kemudian diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga Otonomi Daerah menjadi desentralistik dan demokrasipun mulai berkembang meskipun dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah masih banyak terjadi konflik di beberapa daerah. Pada saat ini sudah ada Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang- Undang 23 Tahun 2014 dimana Kepala Daerah dipilih secara langsung tapi tidak satu paket dengan Wakil Kepala Daerah yang dipilih oleh Kepala Daerah. Dengan metode yuridis normatif, penulis akan menguraikan dinamika pemilihan Kepala Daerah sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mengapa banyak terjadi konflik. Pada prinsipnya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan jalan masuk bagi demokrasi politik di daerah dan memberikan kesempatan kepada rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif. Dengan perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan perlunya pendekatan sosial, budaya politik dan budaya hukum yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang seringkali terjadi.Dynamic of law on local election for regional leaders began in the ’Orde Baru’ era with the model of representative democracy (parliament) which was implemented by Law No. 5 of 1974. In the ’Orde Baru’ era, Regional government is more centralized, so that the democracy did not thrive. In the Reform Era, the electoral system for regional leaders and vice of regional leaders changed to direct election according to Law No. 22 of 1999 as the beginning of the Regional Autonomy System widely implemented, and continued with the Law No. 32 of 2004 so the Regional Autonomy System become decentralized and that democracy began to flourish despite there are still a lot of conflicts in some areas refering to the implementation of the local election for regional leaders. Now there is Law No. 23 of 2014 which said that Regional Leaders are elected directly but not as a single package with vice of regional leaders whom they will be chosen by the Regional Leaders itself. Using a normative juridical approach the writer would like to elaborate the dynamic process in the electoral system of regional leaders before and after the implementation of Law No.32 of 2004 and why there are some conflicts. It can be said that the direct local election of regional leaders is an entry point for democracy politics in regions and it also gives people a chance to vote their own leader. The improvement in the conduct of local election for regional leaders and the approach in social, cultural politics and legal culture are needed in order to reduce conflicts in some areas.