SINERGISITAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DAN NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA - Ade Irawan Taufik (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013)
Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin, namun pada kenyataanya kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma terdapat banyak kendala dalam prakteknya, oleh karena itu diperlukan campur tangan negara. Permasalahannya adalah bagaimana konsepsi bantuan hukum yang selama ini terjadi dan bagaimana sinergisitas arah bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin dan bagaimana sinergisitas peran negara dan advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok miskin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini yang bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang bersifat parsial dan tidak tersistem sehingga membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut. Peran negara hadir dalam membentuk regulasi dalam bentuk UU Bantuan Hukum 2011, yang memberikan suatu konsep baru bantuan hukum. Keberadaan UU Bantuan Hukum semakin menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma- cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat 2003 dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum 2011.In realizing the principles of the rule of law, advocates were oblige to provide legal assistance to people or the poor, however the liability of advocates in giving free legal aid encounter many obstacles in practices, therefore, the intervention of state were required. The problem is the conception of legal aid that occurs and how is the synergy between advocates and states in giving a free legal aid and pro-poor legal aid. By using the normative research method, it can be concluded that legal aid conception occurred during thistime is individualized and conventional with partial and unsystemized se ƫ ng lead to a condition of unestablished just social change and public awareness as well as easy access to justice. The Role of states presents by establishing the regulation in form of Legal Aid Act 2011, which provides a new concept of legal aid. The existence of Legal Aid Act strengthens the role of advocates in providing free assistance, so that the roles and responsibili ties set out in the Advocate Act 2003 can be synergized with the role of the state in legal aid as set out in the Legal Aid Act 2011.