PURIFIKASI KONSTITUSIONAL SUMBER DAYA AIR INDONESIA - Ibnu Sina Chandranegara (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PP Muhammadiyah. Bila sebelumnya MK mengabulkan permohonan PP Muhammadiyah dalam pengujian UU Minyak dan Gas Bumi, dan UU Organisasi Kemasyarakatan, kali ini MK mengabulkan sekaligus membatalkan secara keseluruhan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Sebelumnya lebih dari 3.000 pemohon mengajukan pengujian UU SDA pada tahun 2004-2005 namun ditolak oleh MK, namun permohonan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah pada 2014-2015 dikabulkan MK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya menemukan korelasi dan koherensi permasalahan konstitusionalitas antara pengujian pertama melalui putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 dengan pengujian kedua melalui No 85/PUU-XI/2013. Dibatalkannya UU SDA oleh MK membuka kembali lembaran baru perjuangan untuk melawan komodifikasi air yang terdapat dalam UU SDA yang dipengaruhi oleh kepentingan swastanisasi air yang dipromosikan oleh World Bank dan International Monetery Fund (IMF).Constitutional Court have granted a judicial review petition on Water Law which was filed by the PP Muhammadiyah. Whereas in the past, the Court has granted the petition of PP Muhammadiyah in testing the Oil and Gas Law and Community Organization Law, this time Constitutional Court grants as well as cancels Law number 7 Year 2004 regarding Water Resources (Water Resources Law). There were more than 3,000 applicants apply for judicial review on Water Law in 2004-2005 but rejected by the Constitutional Court, meanwhile petition which filed by the PP Muhammadiyah in 2014-2015 had been granted. By using the method of normative legal research, this study sought to find the correlation and coherence in constitutionality problems between the first test through Constitutional Court decision Number.058-059-060-063 / PUU-II / 2004 and Number. 008 / PUU-III / 2005 and the second test with Number. 85 / PUU-XI / 2013. Water Resources Law which is repealed by the Court had open a new chapter to fight against the commodification of water (regulated in Water Resources Law) which is influenced by the interests of privatization promoted by the World Bank and the International Monetary Fund.