PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU - Karim, Asma; Dayanto, Dayanto (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016)
Tulisan ini membahas tentang strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI Melalui perlindungan hukum dan pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis untuk mengkaji strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta mengurai faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan Indikasi Geografis belum dapat dilaksanakan karena IG belum masuk dalam rencana pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Buru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami HKI khususnya IG secara baik sehingga perannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga belum dapat dilaksanakan.This paper discusses the strategy of strengthening the local economy based on IPR through legal protection and the development of potential Geographical Indications, Eucalyptus Oil in Buru Island as well as it’s inhibiting factors.This research used socio-juridical method to find out the strategy of strengthening the local economy based on IPR through legal protection and the development of potential Geographical Indications Eucalyptus Oil in Buru Island as well as it’s inhibiting factors. The results showed that the strategy of strengthening the local economy based on intellectual property rights through legal protection and development of Geographical Indications still could not be implemented, because the IG has not been included in the plan of local economic evelopment in Buru. This was caused by lack of human resources quality in the local governments that do not understand IPR especially IG well enough. Therefore their role on delivering socialization to the community on this matter also still cannot be conducted.