POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK LEGISLASI - F. Putuhena, M. Ilham (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012)
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Ɵ dak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah dirumuskan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara Ɵ dak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan, yang dirumuskan dalam Legislasi (peraturan perundang-undangan). Permasalahannya adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan efek Ɵ f dalam mendorong poli Ɵ k pembangunan nasional, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode peneli Ɵ an yuridis norma Ɵ f, dapat disimpulkan bahwa legislasi bukan semata-mata sebagai proses poli Ɵ k, karena bila produk hukum hasil proses tersebut buruk, maka akan selalu dapat berdalih bahwa memang demikianlah poli Ɵ k. Legisprudence melihat legislasi dari dua kaca mata, yaitu poli Ɵ k dan dari kacamata hukum. Hukum yang dibentuk dengan Ɵ dak demokra Ɵ s menunjukkan sebagai ”hukum yang Ɵ dak relasional”. Hukum non-relasional juga bisa terjadi ke Ɵ ka ada yang memaksakan suatu kepen Ɵ ngan/kehendak dalam proses argumentasi, entah karena posisi orang atau kelompok yang mengusulkan, atau entah karena dipaksakan oleh kekuatan fi sik. Kualitas legisasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu kualitas materi sebuah undang-undang dan kualitas proses pembentukan sebuah undang-undang.In order to build a prosperous society, na Ɵ on or government interven Ɵ on on various aspects of community life can’t be avoided. Government interven Ɵ on is formulated in the form of laws or regula Ɵ ons that are forcing, so that in prac Ɵ ce the implementa Ɵ on of the state can not be separated from what is called the policies de fi ned in the legisla Ɵ on (legisla Ɵ on). The problem is how to establish a quality legisla Ɵ on to keep the legisla Ɵ on e ff ec Ɵ ve in promo Ɵ ng na Ɵ onal development policy, especially in the aspect of jus Ɵ ce and social welfare. Using norma Ɵ ve research methods, it can be concluded that the legisla Ɵ on is not merely a poli Ɵ cal process, because the law of the process when the product is bad, it will always be able to argue that it is so poli Ɵ cal. Legisprudence see the legisla Ɵ on of two glass eyes, from poli Ɵ cs (which means the context of the law) and the law of the glasses (or more technically known as the law). Formed law undemocra Ɵ c show as