PERLUNYA PERDA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI TENGAH LIBERALISASI TENAGA KERJA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 - Budi S.P. Nababan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014)
Salah satu pilar utama ASEAN Vision 2020 adalah ASEAN Economic Community yang akan dipercepat di tahun 2015 sehingga akan menyebabkan terjadinya liberalisasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa diperlukan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di tengah liberalisasi tenaga kerja ASEAN Community 2015 . Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diperlukan agar daerah bisa memungut retribusi terhadap perpanjangan izin bekerja para TKA (kecuali Instansi Pemerintah, Badan- Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing), sebab tanpa adanya pengaturan ( regeling ) tidak ada dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk memungutnya. Mengingat tingginya potensi kehadiran TKA, penulis menyarankan agar segera dibentuk Ranperda tentang Retribusi Perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi daerah yang belum memiliki Perda tersebut dan menjadikannya skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda.One of main pillars of the ASEAN Vision 2020 is the ASEAN Economic Community that will be accelerated in 2015 that will lead to the liberalization of foreign workers in Southeast Asia. The main problem in this paper is why is Local Regulation on Retribution Fees Renewal License for Hiring Foreign important in the liberalization of foreign workers ASEAN Community 2015. By using normative research method acknowledge that The Local Regulation on Retribution Fees Renewal License For Hiring Foreign needed to be so the local government can collect fees on extension of work permit of foreign workers (except Government employees, International Agencies and Foreign Representative), because without regulation (regelling) there is no legal basis for local governments to collect it. Regarding on high potential for the presence of foreign workers, as authors suggest to boost formation of Local Regulation on Retribution Fees Renewal License For Hiring Foreign workers Draft immediately for local government who has not have these regulations yet and make this as priority to discuss and enact into regulation.