REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA - M Harun (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016)
Kebijakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence , termasuk di dalamnya kebijakan penegakan hukum pidana pemilu . Sehingga produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana pemilu legislatif saat ini, dan bagaimana reformulasi kebijakan hukum terhadap penegakan hukum pidana pemilu dalam menjaga kedaulatan negara. Kesimpulan yang di dapat bahwa terdapat maksud dari perumus undang-undang untuk mempersingkat waktu penyelesaian perkara pidana pemilu sehingga lebih cepat memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi hal ini tidak ditunjang dengan produk hukum yang responsif. Oleh sebab itu penting untuk mereformulasi kebijakan hukum terhadap penegakan hukum pidana pemilu yang diharapkan dapat memenuhi rumusan konfigurasi politik demokratis dan karakter produk hukum responsif.Criminal law policy must consider and support the purpose of social policy: social welfare and social defense, including law enforcement on election criminal law. Every legal products should be consistent with the philosophy of the State, in line with the Constitution of UUD NRI 1945 and being a tool to achieve Justice and order in society. Using normative juridical method, this study attempt to anlyze the policy formulation on legislative elections crime right now, and how the reformulation of elections criminal law in order to maintain state sovereignty. The study conclude that there is the intention of the framers of the Act to shorten the time of election crime dispute settlement to gain the force of law faster. But it is not supported by a responsive legal product.Therefore it is important to reformulate legal policy on election criminal law enformcement which is expected to be able to meet the element of political democratic configuration and responsive legal product