ANALISIS KINERJA LAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PADA KANTOR KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG. - Eka Suaib; Dita Adi Kurniawan (Universitas Bandar Lampung (UBL), 2018)
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Mengapa kinerja layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Kantor Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, belum Optimal, (2) Aspek-Aspek apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Kantor Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, (3) Upaya apa yang telah dan harus dilakukan pemerintah untuk mencapai kinerja yang prima.Desain penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan Koordinasi dan Efektivitas organisasi Pada Kantor Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, mengkaji secara kualitatif, bagaimana Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Way Halim pada dasarnya sudah dilaksanakan kepada masyarakat. Namun karena keterbatasan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikirim dari pusat, Kemudian dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk masih terjadi penyimpangan tindakan, sikap atau tingkah laku aparat, diantaranya masih ada aparat yang mengadakan pungutan liar tentang pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Kemudian sarana dan prasarana yang masih relatif kurang baik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dilakukan oleh aparatur kecamatan, karena relatif kurangnya biaya pemeliharaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, serta kualitas sumber daya manusia yang bertugas bagian pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih perlu di berikan pendidikan dan pelatihan.Untuk mencapai target kerja, maka Kecamatan Way Halim harus bekerja secara optimal, untuk itu maka perlu pembenahan dan pembinaan secara berkesinambungan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya hambatan dan secara simultan, berupa pelatihan atau penataran bagi aparatur sebagai pelayan publik.