Sanksi Pidana dalam Teks Naskah Undang-Undang Hukum Laut - Kholifatu Nurlaili Mahardhika; Dewaki Kramadibrata (Masyarakat Pernaskahan Nusantara (The Indonesian Association for Nusantara Manuscripts, Manassa), 2020)
Abstract This article explains how to apply criminal sanctions in the text of the Undang-Undang Hukum Laut (UUHL). This study aims to explain the form of regulations contained in the UUHL by looking at the criminal sanctions applied. In addition, this research is expected to provide benefits to overcome marine problems faced today. The research was conducted by means of philology. The analysis is carried out with a legal law approach to see the criminal sanctions contained in the UUHL. Based on the analysis that has been done, it can be seen that in the UUHL that the criminal sanctions imposed on people on board vary not only depending on the type of crime, but also on the subject of criminal law. The application of the UUHL law has certain stratifications. For the same crime, criminal offenders of different positions can receive different sentences. This shows that when the UUHL was implemented, there was no principle of equality of rights in effect. Abstrak Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam naskah Undang-Undang Hukum Laut (UUHL). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk peraturan yang terkandung dalam UUHL dengan melihat sanksi pidana yang diterapkan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengatasi masalah kelautan yang dihadapi pada masa kini. Penelitian dilakukan dengan cara kerja filologi. Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum untuk melihat sanksi pidana Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa dalam UUHL, sanksi pidana yang dijatuhkan untuk orang-orang di atas kapal berbeda-beda tidak hanya bergantung kepada jenis pidana, tetapi juga kepada subjek hukum pidana. Penerapan hukum UUHL memiliki stratifikasi tertentu. Atas tindak pidana yang sama, pelaku pidana yang berbeda jabatannya dapat menerima hukuman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat UUHL diterapkan, tidak ada azas kesamaan atas hak yang berlaku.