Kajian Yuridis Atas Beban Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan - T Muhammad Adriansyah (Politeknik Ganesha Medan, 2019)
Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP). Putusan hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran materiil, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana yang diperiksa , dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana penipuan. tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagi berikut : untuk menganalisis pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut KUHAP. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan Manfaat dari penelitian / penulisan yang dilakukan antara lain adalah diharapkan penelitian ini dapat memeberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya tentang tindak pidana penipuan khususnya mengenai analisis dakwaan atas tindak pidana penipuan. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti khususanya para praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk melatih pengembangan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan pneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.