VICTIM’S REPARATIONS OF THE 1965-1966 GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PALU CITY - Andrey Sujatmoko (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020)
AbstractThe Vienna Declaration and Program of Actions (VDPA)1993 recommends that each state consider the desirability of drawing up a national action plan of human rights. In Indonesia, it is reflected in “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/RANHAM” and “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah/RANHAMDA” or the Indonesia National and Local Plan of Action on Human Rights. The best practice of the Local Plan of Action on Human Rights has conducted by the Local Government of Palu City-Central Sulawesi concerning the victim reparations of the 1965-1966 case as the past gross human rights violations that occurred in Palu City. The said reparations have implemented through economic and social programs as non-judicial reparations. This article will analyze the victim reparations of the past gross human rights violations of the 1965-1966 case in Palu City conducted by the Local Government of Palu City-Central Sulawesi.IntisariDeklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 merekomendasikan bahwa tiap-tiap negara mempertimbangkan keinginannya untuk menyusun suatu rencana aksi nasional hak asasi manusia. Di Indonesia, hal itu direfleksikan di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah (RANHAMDA). Praktik terbaik RANHAMDA telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu-Sulawesi Tengah mengenai pemulihan korban kasus 1965-1966 sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia masa lalu yang terjadi di Kota Palu. Pemulihan tersebut telah diimplementasikan melalui program-program ekonomi dan sosial sebagai pemulihan yang bersifat non-yudisial. Artikel ini akan menganalisis pemulihan korban pelanggaran berat HAM masa lalu pada kasus 1965-1966 di Kota Palu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu-Sulawesi Tengah.