KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - Aniek Juliarini (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020)
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dilahirkan agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), sementara pajak daerah merupakan kompunen penting dalam PAD. Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak daerah kota/kabupaten se-Indonesia dan kontribusinya terhadap PAD, setelah berlakunya UU PDRD. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data sekunder berupa data penerimaan pajak kota/kabupaten se-Indonesia tahun 2010-2017 diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan data primer berupa hasil wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah, dan kuisioner kepada petugas pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan: 1)perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota; 2) perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten lebih kecil daripada di kota; 3) perkembangan APBD Kabupaten lebih besar daripada APBD Kota. Perkembanganpajak daerah kabupaten yang lebih kecil daripada kota disebabkan antara lain karena objek pajak pada UU PDRD lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi perkotaan, dan aturan-aturan yang multi tafsir ataupun yang kurang mendukung. Disarankan agar dapat dipungut jenispajak lain yang sesuai bagi wilayah kabupaten yakni yang berbasis kegiatan ekonomi desa, misal wisata desa, dan aturan-aturan yang lebih mendukung. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (UU PDRD) was born in order to increase regional independence. Regional independence is reflected by the amount of the contribution of the Regional Own Revenue (PAD) to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), while local taxes are an important component in the PAD. This study analyzes the tax revenue of cities/regencies throughout Indonesia and its contribution to PAD, after the enactment of the PDRD Law. This study using descriptive qualitative methods, with secondary data in the form of city/regency tax revenue in Indonesia in 2010-2017 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance page, and primary data in the form of interviews with local government officials, and questionnaires to local tax officials. The results are: 1) the development of district tax revenue is smaller than the city; 2) the development of the contribution of local taxes on PAD in the district is smaller than in the city; 3) the development of Regency APBD is greater than the City APBD. The development of district tax that is smaller than the city is partly cause of the tax object in the PDRD Law is more oriented to urban economic activities, and rules that are multi-interpreted or less supportive. It’s recommended that other types of taxes be collected that are suitable for the regency, namely those based on village economic activities, eg village tourism, and more supportive rules, and more supportive rules.