Voting Results Concurrent Election in Indonesia in 2019 - Maemunah Maemunah (Muhammadiyah University of Mataram, 2020)
Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, penyelenggaraan pemilu tanpa kehadiran pengawasan struktural dan fungsional yang intens berpotensi mengakibatkan hilangnya hak pilih warga negara, bangkitnya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu. yang tidak sesuai aturan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemungutan suara pemilu serentak di Indonesia tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkaan bahwa pelaksanaan pemilu serentak merupakan sejarah baru di Indonesia karena pelaksanaan secara serentak mulai pemilihan cadidat tiangkat pusat hingga daerah. Adanya pemilu serentak ini dapat memberikan catatan baru bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pemilu serentak ini menghasilkan beberapa hal penting terhadap pemilu Indonesia yaitu dapat mengefisiensi anggaran dana, partisipasi partai politik secara ketat, partisipasi peserta pemilu dan menghasilkan calon presdient dan wakil presiden, anggota legislative dan dewan perwakilan daerah yang terpilih sesuai pilihan rakyat.In the sense of Indonesia which is building a stable democratic civilization, it is possible to hold elections without intensive institutional and functional oversight that can result in the erosion of the rights of people to vote, an increase in money policy, black campaigns and elections. The rules don't suit. The goal of this paper is to determine the outcome of the 2019 simultaneous elections in Indonesia. This research uses an analytical-descriptive approach. The results show that the conduct of concurrent elections is a new history in Indonesia because the success begins at the same time from election of central to regional candidates. The simultaneous election will provide new records compared with previous elections, which will produce many critical elements in the Indonesian elections, namely the ability to simplify the budget, tight political party membership, participation of electoral participants and the presidential and vice-presidential candidates, parliamentarians and members of the Parliament.