PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI - Masykur Aulia; Rizanizarli Rizanizarli (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020)
Abstrak- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan upaya dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas tersebut belum maksimal. Penyebabnya yakni letak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terpusat di Banda Aceh, minimnya alokasi dana perkara, penggantian biaya saksi yang belum maksimal, jumlah hakim khusus yang terbatas, dan penundaan sidang dengan alasan terdakwanya sakit. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu meminimalisirkan pengeluaran biaya perkara, membuat kesepakatan dengan ahli, dan memberikan pemahaman kepada saksi tentang hak-haknya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banda Aceh adalah meningkatkan kualitas kerja hakim yang menangani perkara korupsi melalui diklat-diklat. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyediakan tempat khusus yang digunakan untuk melangsungkan persidangan secara online (video conference) di setiap regional lebih mudah dijangkau masyarakat.Kata Kunci: Asas, biaya ringan, cepat, korupsi, sederhana. Abstract - Article 29 of Law Number 46 of 2009 concerning Corruption Criminal Court states that “Corruption cases of corruption are examined, tried and decided by the court of first-degree corruption in a maximum period of 120 (one hundred and twenty) working days from the date the case is delegated go to court for corruption