Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/PID.SUS/2016/ PN.LSM Tentang Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I - Rita Maulida; Nurhafifah Nurhafifah (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019)
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 148 menyebutkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dibawah batas minimum dari isi Pasal 114 ayat (1) yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), atau pidana penjara selama 1 bulan sebagai pengganti pidana denda apabila pelaku tidak dapat membayarnya. Ada pun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjelaskan putusan hakim yang tidak memenuhi prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus. Data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh bahan sekunder yaitu melalui literature, buku dan perundang-undangan. Sedangkan bahan primer yaitu putusan hakim Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan putusan tersebut dibawah batas minimum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang minimum pidana penjaranya selama 5 tahun. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu selama 1 bulan sehingga Putusan tersebut tidak memenuhi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap yang berperkara serta masyarakat lainnya. Disarankan kepada Hakim dalam mengadili suatu perkara, hendaklah memperhatikan dan menafsirkan isi pasal agar tidak menentang atau menyimpang peraturan perundang-undangan.