KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 - Ratnasari, Esyi; Junaidi, Junaidi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri, 2020)
Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum terutama dalam perkara kewarisan di Pengadilan. Perumusan masalah dalam penelitian adalah: Pertama, Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010? Dan Bagaimana akibat hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin? Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan dan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kedudukan yang jelas dimana status anak yang lahir diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dan hak waris anak luar kawin yang dapat dibuktikan sesuai pasal 43 ayat 1 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki kedudukan yang sama besarnya dengan anak sah