TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI: CALON ANGGOTA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024) - Jou Rapolin Simatupang; Haposan Siallagan; Kasman Siburian (LPPM Universitas HKBP Nommensen, 2019)
Pemilihan umum adalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Namun bagaimana jika seorang calon anggota legislatif adalah seorang mantan narapidana korupsi?. Pemilihan legislatif tahun 2019 merupakan penelitian yang menimbulkan suatu polemik. Salah satunya mengenai dua pengaturan hukum yang berbeda tentang kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu, Pertama, Untuk mengkaji dan memahami kedudukan hukum mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018. Kedua, Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa hak politik mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif periode 2019-2024 dilindungi oleh HAM. Kemudian, sinkronisasi antara kedudukan UU No. 7 Tahun 2017 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum perihal pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi sangat berbeda. Komisi Pemilihan Umum harus merevisi aturan hukum tersebut dengan menyesuaikan dengan UU diatasnya.