Penyelesaian Atas “Tanah Sisa” dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung - Zahra Ats Tsaurah; Julius Sembiring; Rofik Laksamana (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018)
IntisariBerdasarkan Pasal 35 Undang-undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012, “tanah sisa” pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan ganti kerugian secara utuh atas permintaan dari pemilik tanah. Senyatanya, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang Provinsi Lampung belum diberikan ganti kerugian terhadap “tanah sisa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tanah sisa dibagi berdasarkan penggunaan tanahnya, yaitu tanah pertanian dan tanah non pertanian. Kriteria tanah sisa pertanian adalah kondisi tanaman, hasil produksi, bentuk tanah dan akses tanah. Kriteria tanah sisa non pertanian adalah kondisi tanah, kenyamanan pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Mekanisme ganti kerugian tanah sisa yang paling baik digunakan adalah berbarengan dengan ganti kerugian trase tol. Langkah yang perlu dilakukan adalah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah perlu memberikan petunjuk teknis mengenai kriteria tanah sisa dan Panitia Pengadaan Tanah di Lampung harus segera melakukan tindaklanjut atas kepemilikan tanah sisa. Kata Kunci : pengadaan tanah, tanah sisa, JTTS, penelitian AbstractBased on Article 35 of Land Acquisition Law Number 2 Year 2012,