DESENTRALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA:TANTANGANDANPERSOALAN KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT - Sri Sunarti Purwaningsih (Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences, 2012)
Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan, demikian pula untuk bidang keluarga berencana. 'Tulisan ini bertujuan mengemukakan bahasan terkait dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi bidang K.B baik di tingkat nasional maupun kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat nasional, tantangan yang dihadapi di antaranya perubahan kewenangan dan struktur organisasi pengelola Keluarga Berencana, berkurangnyaanggaran dan SDM, serta menurunnya capaian indikator kependudukan. Demikian pula di Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam penyelenggaran program keluarga berencana antara lain karena penurunan jumlah PLK.B dan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Setelah adanya desentralisasi program K.B, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program K.B dibandingkan dengan era sebelumnya. Menghadapi berbagai persoalan tersebut, program revitalisasi program K.B yang telah digagas oleh pemerintahpusat, perlu digalakkan kembali disertai dengan sinergi antara pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.