PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL - Piseth Chann (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020)
ABSTRAKEksploitasi terhadap tenaga kerja di laut lepas, khususnya ABK, masih sering terjadi. Meskipun tidak diatur secara spesifik, keselamatan dan keamanan ABK dapat dikaitkan dengan KHL PBB 1982, Pasal 94. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan Pasal 94 KHL dengan perlindungan terhadap ABK, peran IMO terhadap keselamatan dan keamanan ABK, dan kerja sama antara IMO dan ILO dalam menangani masalah eksploitasi sumber daya manusia dalam pelayaran internasional. Dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam KHL PBB 1982, Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah. Sementara itu, sebagai agen khusus PBB, IMO telah mengadopsi satu Kode Manajemen Internasional dengan tujuan untuk memastikan keselamatan manusia dan menghindari kerusakan lingkungan laut. IMO, ILO dan Ad Hoc juga membentuk kerja sama tripartit untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di laut. Kata Kunci: anak buah kapal; IMO; ILO; keselamatan dan keamanan ABSTRACTExploitation of workers on the high seas, especially the ship's crew, is still common. Although not specifically regulated, the safety and security of the ship's crew can be linked to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Article 94. The purpose of this study is to explain the relationship between Article 94 UNCLOS and the protection of ship's crew, the role of International Maritime Organization (IMO) in the safety and security of ship's crew, and cooperation between IMO and ILO in dealing with the problem of exploitation of human resources in international shipping. From this study, it can be explained that in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 94 Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there was an obligation imposed on the Flag State to take responsibility if the ship's crew had a problem. Meanwhile, as a UN special agent, IMO has adopted an International Management Code to ensure human safety and avoid damage to the marine environment. IMO, ILO and Ad Hoc also formed tripartite cooperation to regulate matters related to employment at sea.Keywords: ILO; IMO; security and safety; ship's crew