ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS - Munarty, Munarty; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan (Postgraduate Bosowa University Publishing, 2021)
Secara teori, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktek selama ini, Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan beberapa di antaranya di kabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum, khususnya dalam Upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atau Putusan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi terhadap Putusan Bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakukan yang sama di hadapan hukum. In theory, public prosecutors (JPU) are not allowed to file a cassation against the acquittal as stipulated in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice so far, Public Prosecutors have several times filed an appeal against the acquittal decisions and some of them have been granted by the Supreme Court. This occurs because the prohibition on filing an appeal for an acquittal as stipulated in Article 244 of the Criminal Procedure Code has multiple interpretations, which creates different opinions in its application. This kind of condition is very contrary to the principles of rule of law, especially in the effort to create legal certainty. On that basis, the Constitutional Court through its decision number 114 / PUU-X / 2012 stated that the phrase