GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN PARTAI GOLONGAN KARYA - Aris Rahmatdi; Pan Mohamad Faiz (Komisi Yudisial RI, 2021)
ABSTRAKUndang-Undang Partai Politik telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaian perselisihan di internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Apabila mahkamah partai politik tidak mengeluarkan putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perselisihan internal partai politik di tubuh Partai Golkar yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang justru menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang bersifat lex specialis derogat legi generali. Selain itu kedudukan putusan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, putusan tersebut telah berstatus berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh para pihak yang berperkara.Kata kunci: partai golkar; musyawarah nasional; mahkamah partai. ABSTRACTThe Political Party Law has regulated a settlement mechanism on a dispute within the internal political party by a tribunal of political party. If the tribunal takes no decision or one of the parties does not accept the decision, the process can be appealed by ling a petition to a district court. In this context, this article aims to analyze an internal dispute of political party that occurred in the Golkar Party, which was led to the North Jakarta District Court. Interestingly, the petition was based on civil lawsuit arguments and not a special claim of internal political party dispute regulated in the Political Party Law. This research used empirical normative research focusing on a case study on Decision Number 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr and Supreme Court Decision Number 96 K/Pdt/2016. This research concludes that a civil lawsuit for resolving an internal political party dispute is not in accordance with the provisions regulated in the Political Party Law based on the principle of lex specialis derogat legi generali. In addition, the decision of the Supreme Court is also contrary to the positive law since the decision was based on an incorrect process and not in accordance with the law. However, the decision is nal and binding as well as accepted by all disputed parties.Keywords: golkar party; national assembly; political party court.