KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS - Janpatar Simamora (Komisi Yudisial RI, 2014)
ABSTRAKSecara teori, jaksa penuntut umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktik selama ini, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsipprinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kata kunci: putusan bebas, kasasi, negara hukum, kepastian hukum.ABSTRACTIn theory, a public prosecutor is not permitted to file an appeal against acquittal as set forth in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice these days, from a few cassation filed against acquittal, some of which were given by the Supreme Court. The thing is the prohibition of filing an appeal against acquittal seems to have multiple interpretations that lead to differences in its application. This condition does not conform to the principle of rule of law, especially in the efforts to achieve legal certainty. On this basis it is then through the Decision Number 114/PUU-X/2012, the Constitutional Court stated that the phrase: “except against acquittal,” as contained in Article 244 of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, is inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the Constitutional Court’s legal reasoning, the prohibition of appeal against acquittal filed by the prosecutor could not provide such a usual legal remedy against acquittal and also eliminate the function of the Supreme Court as the court of appeal against acquittal. Thus, legal certainty and the principle of equality before the law could be obtained.Keywords: acquittal, cassation, rule of law, legal certainty.