PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGGUMINASA - Taking, Muhammad Idris (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa, 2020)
Kawasan Perkotaan Sungguminasa sebagai ibukota Kabupaten Gowa adalah salah satu kawasan perkotaan yang masuk dalam kawasan strategis nasional Mamminasata (Perpres No. 55 Tahun 2011) dan sebagai kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sama dalam konsep Extended Metropolitan Regions (EMR) yang dikemukakan oleh McGee (1991), di mana Kawasan koridor adalah suatu jalur yang menghubungkan dua kota besar, oleh karena itu pada perkembangan selanjutnya di sepanjang koridor tersebut mengalami transformasi spasial, ekonomi, sosial, dan kultural, sehingga mengakibatkan transformasi wilayah yang sangat signifikan dari sifat kedesaan menjadi bersifat kekotaan. Penelitian dilakukan untuk menemukenali faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Sungguminasa, dengan melaksanakan penilaian terhadap implementasi pemanfaatan ruang yang terkait dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Sungguminasa, sehingga penelitian ini dapat merumuskan implikasi yang membutuhkan perhatian di masa mendatang agar produk perencanaan pemanfaatan ruang dan proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan lebih efektif. Hasil metode analisis deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan wilayah studi terkait perubahan pemanfaatan lahan sesuai dengan data yang diperoleh selanjutnya di klasifikasikan ke dalam bentuk tabel dan peta, sedangkan untuk menilai proses pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan kegiatan wawancara terstruktur dalam menilai implementasi pemanfaaatan ruang terkait proses pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor penyebab perubahan pemanfaatan lahan masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi (harga lahan), faktor sosial (karakteristik pemilik lahan), faktor fisik (aksesibilitas dan hidrologi), dan faktor kebijakan (perizinan), sehingga berimplikasi pada proses pengendalian pemanfaatan ruang