PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KAMPUNG HARAPAN KABUPATEN JAYAPURA - Hartini, Sri Iin; Pabassing, Yulianus (LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, 2020)
Penelitian ini dengan judul penyelesaian sengketa Tanah Ulaiyat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara serta kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesainn sengketa hak ulayat di Kampung Harapan . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris yang mana Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi,yuridis empiris digunakan bagaiman bekerjannya hokum dalam masyarakat adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni hasil wawancaradilakukan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan kepala Adat/ Ondofolo mengenai proses, tata cara dan factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam praktek penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui non litigasi.kemudian data sekunder diperoleh dari Undang-undang, Buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini Penyelesaian sengketa tanah ulaiyat di Kampung Harapan dilakukan dengan cara non litigasi yakni melalui Penyelesaian dengan cara mediasi dimana di bantu oleh Kepala Adat/Ondofolo yang memiliki peranan sebagai mediator/ penegah dalam proses memediasi, penyelesaian sengketa hak Ulayat menggunakan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Tokoh Agama dan Fungsionaris Pemerintah (Tiga Tungku).adapun Tata cara dilakukan dengan cara upacara adat. factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di kampung Harapan terbagi menjadi dua faktor yakni internal yang berasal dari dalam diri individu- individu yang sedang berperkara yakni temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.