Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia - Ratu Durotun Nafisah (PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY, 2018)
Abstrak Indonesia menjadi daya tarik bagi para transit migran, diantaranya termasuk pengungsi dan pencari suaka. Ketidakpastian lama tinggal mereka selama di Indonesia memaksa sebagian diantaranya untuk menikah dan melahirkan anaknya di Indonesia. Melalui asas ius soli terbatas yang dianut UU No. 12/2006, anak-anak transit migran yang lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan dan orang tua yang tidak jelas status kewarganegaraanya berhak atas status kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap anak dari pengungsi Rohingya, ditemukan bahwa asas ius soli terbatas tidak berjalan dalam praktik, anak-anak transit migran yang lahir di Indonesia seperti halnya Rohingya justru berada pada kondisi tanpa kewarganegaraan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kekosongan produk hukum untuk melaksanakan asas ius soli terbatas, sehingga sekalipun seorang anak berhak atas status WNI, ia tidak memiliki legitimasi secara hukum untuk mendudukan haknya. Selain itu, akar permasalahan berada pada rigidnya politik hukum keimigrasian Indonesia yang bersifat selektif sehingga kurang memandang adanya kebutuhan dalam mengelola urusan transit migran, termasuk kepentingan anak mereka atas pencatatan kelahiran dan perolehan status kewarganegaraan. Kata Kunci: hak atas kewarganegaraan, orang tanpa kewarganegaraan, orang yang tidak jelas status kewarganegaraanya, Rohingya, transit migran. Right to Nationality of Transit Migrant’s Children Born in Indonesia Abstract Indonesia is a transit-migrant magnet state for many of refugees and asylum seekers. The uncertainty of transit duration forced these migrants to married and born their children in Indonesia. Under jus soli principle in Law Number 12 year 2006, children of transit migrants born from stateless and unknown nationality parents in Indonesia are automatically an Indonesian citizen. However, the research conducted towards children of Rohingya refugees born in Indonesia has shown that none of them were granted Indonesian citizenship status. This paper argues that the absence of specific regulation has made it impossible to fully implement the jus soli principle, hence even if many children are eligible to gain Indonesian citizenship, they do not have any legal instrument to legitimate the rights that is entitled to them. Moreover, the grass root problem of the issue is the rigid and selective implementation of Indonesia’s immigration policy who are not friendly towards transit migrant. Hence, the government were lacking of interest to fulfill their needs, including their children right to birth registration and nationality. Keywords: right to nationality, Rohingya, stateless, transit migrant, unknown nationality.