Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia - Sufiana Julianja (PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY, 2018)
Abstrak Studi ini menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial dapat diatur dalam instrumentasi HAM dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejauh mana pembatasan dalam kebebasan berekspresi di media sosial ini dapat dilakukan. Article 19 dan Article 20 ICCPR menyatakan bahwa dalam kebebasan berekspresi tersebut terdapat batasan yang tidak boleh dilewati. Pada awal pembentukan UU ITE, tujuannya untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya sudah baik agar masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya dan menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial, namun pada pelaksanaannya, pembatasan UU ITE terlalu subjektif dan dinilai membungkam kreativitas dan kebebasan berekspresi, sehingga pengaturannya dianggap semena-mena dan menimbulkan banyak korban. Pada akhirnya, studi ini sangat relevan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan nasional mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial khususnya untuk diharmonisasi dengan pengaturan yang berlaku dalam HAM, dimana pembatasan tersebut bertolak belakang dengan kebebasan. Kata Kunci: berekspresi, HAM, kebebasan, media sosial, pembatasan Abstract This study illustrates how freedom of expression in social media can be regulated in human rights instrumentation and Act No. 19 of 2016 on Amendment to Act Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, as well as the extent to which restrictions on freedom of expression in social media can do. So in Article 19 and Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) affirms that in freedom of expression there are boundaries that should not be passed. At the beginning of the establishment ITE Act of its goal to limit freedom of expression in cyberspace is good for the community more responsible for what it conveyed in the social media and test the maturity of the community in addressing the meaning of freedom of expression in social media, but in the implementation of restrictions The ITE Act is too subjective and judged to silence the creativity and freedom of expression, so the arrangement is considered arbitrary, resulting in many victims due to restrictions in the ITE Act. Ultimately, this study is particularly relevant for reviewing national policies on restrictions on freedom of expression in social media particularly to be harmonized with human rights treaties, which are contrary to freedom. Keywords: Expressions, Freedom, Human Rights, Limitation, Social Media