Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia - Silvy Permatasari (PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY, 2018)
Abstrak International Organization for Migration (IOM) sempai kurun waktu Desember 2014 melansir, Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus perdagangan orang terbanyak disamping China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina. Sebagai komitmen untuk menanggulangi permasalaham tersebut Indonesia meratifikasi Protokol Palermo, instrument tersebut memberikan perhatian secara khusus terhadap hak restitusi sebagai ganti kerugian atas biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, yang diderita korban akibat kasus yang menimpa dirinya, namun pada tahap implementasinya kerap ditemukan inkonsistensi dalam tahap pengajuan dan penjatuhannya, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, dimana korban tidak mendapatkan hak restitusinya akibat tidak diberikan informasi oleh penyidik akan hak-hak yang dapat diterima; kemudian Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, yang mana hakim tidak mengabulkan total jumlah restitusi korban dikarenakan keterlambatan pengajuan surat keputusan LPSK pada saat pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian hal yang serupa juga muncul pada Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dimana majelis hakim menolak total jumlah restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul, yang mana restitusi gagal dieksekusi dikarenakan pelaku tidak mampu membayar restitusi, kasus-kasus tersebut dapat ditengarai karena aparat pengegak hukum tidak bertindak aktif untuk memperjuangkan hak-hak korban dalam pemenuhan restitusi, tidak adanya pola pemenuhan restitusi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana merupakan penyimpangan dari amanat Kongres PBB VII tahun 1985 tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis akan memberikan sumbangsih pemikiran dengan menggunakan perbandingan status quo ketentuan restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep negara kesejahteraan dengan tujuan untuk mencapai tatanan yang ideal pemberian restitusi sebagai bagian yang integral dalam sistem peradilan pidana yang memenuhi kebutuhan korban tindak pidana perdagangan orang. Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban, restitusi, negara, sistem peradilan pidana Abstract On December 2014, International Organization for Migration confirmed that Indonesia is one of the states which had many human beings trafficking cases besides China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Netherland, Poland, Venezuela, Spain, and Ukraine. As its commitment in order to overcome this issue, Indonesia ratified Palermo Protocol. This protocol specifically governs about the rights of the victims to request for the detriment on medical cure as its restitution. On the other hand, there are inconsistencies on its implementations, specially on the first application of the case and on the enforcement of the final awards. It could be seen on Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, where the victim did not get the information regarding his/her rights from the investigator. Another case emerged on Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, where the judges did not grant the victim's rights for restitution because of the late submission of the Surat Keputusan LPSK at the time of requisitoir trials. On Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, the judges rejected the total sum of the restitution proposed by the prosecutor. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015 ruled that the restitution was failed to be executed because the perpetrator's inability to fulfill it. In all of these cases, the states can not act as the representative of the victim in order to fulfill the restitutions. There is no integrated system of the restitution on the criminal procedural system and this comes as the deprivation of the 7th United Nation Congress 1985 on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hence, in this article, the author would offer the idea to use the status quo comparation of the restitutions' regulations and the approach of welfare state concept to reach the ideal system of providing the restitution as one integral part on criminal procedural system and to meet the needs of the victim on human beings trafficking cases. Keywords: human trafficking, victim, restitution, state, criminal justice system.