ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN SECARA PAKSA KENDARAAN DEBITUR YANG WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU-XVII/2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA - Rina Perwitasari; Sigid Suseno; Ijud Tajudin (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021)
ABSTRAKPengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing merupakan hal yang merugikan konsumen terlebih adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang menyatakan adanya pelarangan tindakan tersebut. Namun dilain sisi, penarikan tersebut dilakukan karena konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak membayarnya cicilan bulanan kendaraan bermotor. Pada dasarnya meskipun tindakan konsumen merupakan perbuatan wanprestasi, namun tindakan paksa yang dilakukan perusahaan leasing tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika tidak diajukan kepada PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan leasing atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh Debt collectror yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan leasing. Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.Kata kunci: pengambilan paksa; debitur; hukum pidana. ABSTRACTForcible taking of motorized vehicles by leasing companies is detrimental to consumers, especially with the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 which states that this action is prohibited. But on the other hand, the withdrawal was made because the consumer defaulted by not paying the monthly installment of the vehicle. Basically, even though the consumer's actions are acts of default, the forced actions carried out by the leasing company tend to be classified as criminal acts. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. Based on the analysis that the author carried out, it can be concluded that the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 can be qualified as a crime is basically the direct execution of the creditor without going through the District Court. done if the debtor admits a default or breach of contract in his agreement with the creditor. However, when it is not submitted to the PN and the debtor is not voluntary, the punishment can be attached to the leasing company for the act of forcibly taking consumer vehicles by the debt collector which is an extension of the leasing company. Criminal liability for the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court's Decision Number 18/PPU-XVII/2019 is an act of coercion and violence from a person who claims to be the party who has the power to collect the debtor's debt loan, it can even give birth to acts of violence. arbitrarily committed by the fiduciary recipient (creditor). This is clearly evidence of the existence of unconstitutional issues in the norms regulated in UUJF and the attachment of criminal law can also be done.Keywords: Forced Retrieval; Debtor; Criminal Law.