Menakar Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas (Studi Nilai Anti Korupsi) - Tiyas Nur Haryani; Okta Hadi Nurcahyono (Program Studi Pendidikan Soiologi Antropologi, FKIP-UNS, 2017)
AbstrakPasca reformasi banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Kebijakan sentralisasi diubah menjadi desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik di daerah, reformasi birokrasi untuk mengubah behavior birokrasi yang sebelumnya diienditiakn dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara. Artikel ini membahas mengenai kapasitas aparatur sipil negara sebagai sumber daya utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai dasar Pegawai Negeri Sipil hasil elaborasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi digunakan sebagai analisis dalam kajian ini. Kajian ini fokus pada persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan dan permasalahan bagi penyelanggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan di Indonesia.Kata kunci: anti korupsi,aparatur sipil negara, pelayanan publik, sumber daya manusia, AbstractPost reform many changes made by the government of Indonesia. The centralized policy was transformed into decentralization to bring public services closer to the region, bureaucratic reforms to change bureaucratic behavior that was previously experienced with corruption, collusion and nepotism, and strengthening the management of the State Civil Apparatus. This article discusses the capacity of the state civil apparatus as a key resource in the delivery of public services. The basic value of Civil Servants resulted from the elaboration of the State Administration Institution (LAN) of the Republic of Indonesia namely the value of accountability, nationalism, public ethics, quality commitment and anti-corruption are used as an analysis in this study. This study focuses on issues of corruption that are still a challenge and a problem for public service delivery and governance in Indonesia. Keywords: anti-corruption, civil state apparatus, public services, human resources,