Problem lmplementasi TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam - Nur Laeli S.A. Nasution (Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, 2015)
Diskusi ihwal implementasi Tap MPR. ·o.IX/MPR/200 l yang memberi kekuatan unmk menuntun arah kebijakan penibaruan reforma) agraria, setelah Tap MPR cehilangan posisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kembali memperoleh mi penting ketika lahir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan, yang• menempatkan kembali Tap MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan. Sebelum mengurai ihwal implementasi, posisi Tap MPRdalam tata urautan peraturan perundang- undangan menjadi penting untuk juga dikaji kembali karena berada di atas undang-undang dan di bawah Undang-undang Dasar. Berdasarkan pendekatan hierarkis, niscaya undang-undang diderivasi dari Tap MPR yang secara substansial sebagai