PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA - Adinda Febriana; Viona Salsabila (Universitas Muara Bungo, 2020)
Artikel ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694. Pengaturan bentuk tindak pidana korupsi (suap) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang memiliki beberapa persamaan baik dalam pengaturan rumusan tindak pidana nya maupun dalam pengaturan sanksi pidana. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pengaturan tindak pidana suap. Kesimpulan: Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Akta Surahanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 memiliki persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi (suap) yang meliputi subjek hukum, unsur-unsur pada pasal, bentuk suapan, rumusan sanksi yang digunakan, pola perumusan pidana, pola ancaman pidana, dan besaran ancaman pidana. Kata kunci :Perbandingan, Tindak Pidana Suap, Indonesia, Malaysi