The Judicial Review of Dispute Resolution in Indonesia - Wicaksono, Rahardian (Universitas Negeri Surabaya)
Permasalahan penyelesaian sengketa pada UU Wakat terjadi akibat penjelasan pasal 62 UU memiliki makna berbeda dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf yang menghilangkan frasa â€œatauâ€ pada bunyi pasalnya. Adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa wakaf. yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi penjelasan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap penyelesaian sengketa wakaf serta mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf tidak memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang akan menyelesaikan sengketa wakaf, karena penjelasan pasal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf. Dengan adanya penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf maka peraturan tersebut akan menjadi rancu dalam pemaknaannya. Selain hal tersebut Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.