ANALISIS KRITIS EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI-SWASTA DI ACEH - Mukhlisuddin Ilyas; Zahrila Ismail; Fitri Zulfidar; Faizar Abdurrahman; Nurul Islami; Rossiana Ginting (Yayasan Hurriah, Banda Aceh, 2021)
Manajemen yang baik dan tidak terpisahkan menjadi salah satu faktor perbaikan pendidikan di Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah. Pemerintah Aceh sangat berharap kedepan lembaga pendidikan di Aceh memiliki kemampuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas beragama, tetapi juga teknologi, kemampuan bahasa dan ilmu multidisiplin lainnya untuk menghindarkan Aceh dari generasi yang hilang dan ketidakpastian keilmuan dalam mengisi. Pembangunan Aceh nanti. Karena titik inilah yang menjadi inti kemajuan Aceh, selain pembangunan ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan. Untuk itu, salah satu upaya mendesak yang harus dilakukan Nova Iriansyah adalah mencari paradigma pendidikan yang tidak terpisahkan dari segi filosofis, birokrasi, dan implimentatif. Misalnya keterpaduan dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan teknologi, serta bentuk keterpaduan lembaga / lembaga pendidikan dan kebijakan di tingkat provinsi, dan lain-lain yang sesuai dengan budaya dan budaya Aceh itu sendiri. Upaya menemukan paradigma pendidikan yang terintegrasi di Aceh setidaknya harus dilakukan dalam bentuk konsep kelembagaan pengelolaan pendidikan satu atap. Ide tersebut bukan tidak mungkin dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh membuka peluang bagi Aceh untuk merancang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan budaya dan gaya Aceh secara mandiri.