PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA - Chairul Rizky; Zulfiani Zulfiani; Enny Mirfa (Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2020)
Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aparatur gampong harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS melalui program jaminan sosial tenaga kerja, minimal program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya aparatur gampong menjadi peserta BPJS, padahal untuk pembayaran preminya hanya sebesar Rp. 17.100 (tujuh belas ribu seratus rupiah) / bulan dapat dianggarkan dalam Anggaran Dana Gampong (ADG) yang jelas sudah diatur dalam Peraturan Walikota. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama. .Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Masih banyaknya aparatur gampong yang belum diikutsertakan dalam BPJS baik program jaminan sosial tenaga kerja, minimal program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Saran kepada pemerintah khususnya geuchik mengikutsertakan ssemua aparaturur gampong dalam kepesertaan BPJS.