ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL: Januri - Admin admin (LEMBAGA PENELITIAN BISNIS DAN EKONOMI, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil periode 2014-2018. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi peneriman PBB-P2 tahun 2014-2018 masih tidak efektif. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2018 hanya mencapai rentang 0-10%, secara keseluruhan masih sangat kurang berkontribusi. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. References Astuty, W. (2015). Akuntansi Manajemen. Medan: Perdana Publishing. Halim, A. (2011). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, S. S. (2001). Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press. Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi. Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.