Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009-2014 - Saiman - (Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017)
AbstrakKetertinggalan pembangunan di Kalimantan merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Wilayah Negara, negara bertanggung jawab dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP) hanya sebagai lembaga koordinatif, terjadi ego sektoral antar lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.AbstractUnderdevelopment in Borneo was one of cause Indonesia-Malaysia border problems. According State Territorial Policy, state was to responsibility in border development for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government relatios desentralisation era at policy priority and interests, role and power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government power very dominant and priority in policy and intersts central government, include politics factor, security and geografi strategic, so that happen orientation changes communities nationalism. Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.