Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang - Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo, 2021)
Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat. Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari.