DINAMISASI KABINET DAN UPAYA KONSISTENSI SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA - Muh. Cendekiawan Ainul Haq; Mohamad Rifan; Resa Yuniarsa Hasan (Universitas Islam Malang, 2021)
Dinamisasi kabinet kerja yang merupakan hak prereogratif presiden tidak hanya memperhatikan resistensi antara presiden dengan kepentingan partai politik, namun juga pertimbangan antara eksistensi Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari sistem Presidensil dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan ini berusaha menelaah topik pembahasan Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia. Metode penelitiаn ini аdаlаh yuridis normаtif dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dalam pembahasan ini menyimpulkan bahwa postur kabinet harus dibarengi dengan sinkornisasi hukum hingga pada titik minimum postur pemerintahan (Pemerintah Daerah) dengan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan oleh kementerian melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian. Bentuk sinkornisasi tersebut dapat dilakukan melalui: Penambahan unsur profesionalisme dalam UU, Penambahan peraturan terkait komposisi, dan/atau syarat, dalam penambahan/ pengubahan/ penghapusan kementerian, dan penambahan pengaturan terkait harmonisasi kewenangan dan ruang kerja antara pusat dan daerah.Kata kunci: Dinamisasi, Kabinet, Pemerintah. The dynamism of the working cabinet, which is the president's prerequisite, not only takes into account the resistance between the president and the interests of political parties, but also the consideration between the existence of the Regional Government as a consequence of the Presidency system in the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This paper attempts to examine Cabinet Dynamics and Efforts to Consistency in the Presidential System in Indonesia. This research method is juridical normative with a historical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. The results of this discussion conclude that the cabinet posture must be accompanied by legal syncornization to the minimum point of government posture (Regional Government) with the Central Government represented by the ministry through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government with Law Number 39 of 2008 concerning Ministries. This form of syncornization can be carried out through: Adding elements of professionalism in laws, adding regulations related to composition, and/or requirements, adding/ changing/ deleting ministries, and adding regulations related to harmonization of authority and work space between the central and regional governments.Keywords: Cabinet, Dynamism, State Government