KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM - Faeq Faeq (Universitas Islam Malang, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang, meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundangundangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, Nnotaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada Notaris.Kata Kunci: kewenangan, notaris, akta, kesepakatan, hukum This research aims to analyze the notary authority in the creation of the deed of incorporation of legal entity. Notary is a public official authorized to create an authentic deed. The rights and obligations of a notary related to the creation of the association deed have been contained in article 15 sentence (1) UUJN regarding the authority of one, although the society's legal entity still does not have its legislation that causes no form or structure of deed that is raw compared to other legal entities, notary can still make a deed of association which is a legal entity on the based on the request of the parties that have been agreed by both then come to the notary.Keywords: authority, notary, deed, agreement, law