PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR - M. Ali Ghufron (Universitas Islam Malang, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sidoarjo, serta faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Sidoarjo. Penerapan yang didapat dalam penelitian ini adalah dengan: a) inventaris tanah yang terindikasi tanah terlantar melalui informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, dan laporan tertulis dari masyakat, b) Tahap identifikasi dan penelitian yang dilaksanakan oleh Panitia C yang terdiri dari Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersankutan, c) Tahap peringatan, d) Tahap penetapan tanah terlantar, e) Tahap pendayagunaan tanah terlantar. Faktor yang menjadi kendala adalah: a) kondisi lapangan yang kurang mendukung, b) Jenis hak tanah yang diindikasi tanah terlantar yang sering ditemui adalah Hak Guna Bangunan. Upaya yang dilakukan adalah: a) meminta perkembangan kemajuan pembangunan, dan b) melaksanakan sosialisasi ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Kata Kunci: penerapan, penertiban, pendayagunaan, tanah terlantarThis research aims to determine how the application of government regulation No. 11 year 2010 on regulating and utilization of displaced land in Sidoarjo district, as well as any factors that become constraints and efforts in implementing government regulation No. 11 year 2010 in Sidoarjo district. The application gained in this study is by: a) Land inventory indicated in displaced land through information obtained from the results of field monitoring by the regional office of BPN, land Office, and written reports of the public, b) The phase of identification and research conducted by the committee consisting of the regional office of BPN, land Office, local government, and agencies related to the allocation of land that has been , c) Warning phase, d) Stage of abandoned land, e) Phase of displaced land utilization. Factors that become constraints are: a) Less supportive field conditions, b) The type of land rights indicated by land that is often encountered is the building rights. The effort is: a) Requesting development progress, and b) Conducting socialization to the land deed official (PPAT).Keywords: application, regulating, utilization, abandoned land