Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara perdata - Oyaldi Puhi; Rustam Hs Akili; Ibrahim Ahmad; Roy Marthen Moonti; Muten Nuna (LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 2021)
Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Artikel ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme beracara di pengadilan perdata terhadap hukum acara perdata, dengan menggunakan metode penulisan secara normatif. Sebagai kesimpulan, artikel ini menjelaskan bahwa didalam beracara hukum acara perdata dapat ditinjau dalam dua aspek yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam persidangan di pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara di dalam persidang di pengadilan dari sidang pertama sampai dengan hakim menjatuhkan putusannya. Sedangkan untuk prosedur dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan merujuk pada Pasal 118 ayat (1) Herizen Indlandsch Reglement (“HIR”)/Pasal 142 RBg. Abstract. Civil procedural law is formal civil law which basically is to defend or enforce material civil law through the court if there is a violation of the law toward material civil law or a dispute. Even the civil procedural law also regulates how to obtain legal rights and certainty, if there is no dispute through filing an