KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU DI INDONESIA - Ryke Septiani (Universitas Islam Kadiri, 2020)
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk melakukan analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu ide pembaharuan hukum yang dapat dikembangkan adalah menambahkan derivat narkotika kedalam pengertian narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dapat memperluas makna dari pengertian narkotika. Selain itu juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah belum dimasukkannya narkotika jenis baru ke dalam lembaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.