Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia - Chusnul Qotimah Nita Permata; Nur Barokah Uswatun Khasanah (UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020)
Abstract Indonesia is a democratic constitutional state. This statement has been in effect since the government declared the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The basic concept of the rule of law itself is that everything that exists must be regulated by law in a democratic manner. Where democracy is the government of the people for the people, which means that all decisions must be in accordance with the will of the people. One of the prerequisites for being a democratic country is general elections. The holding of general elections is intended as a means to replace government power that involves public participation in determining leaders in government. But lately, many discrepancies have occurred in the course of general elections. The intense competition between the parties makes them want to gain power in an unhealthy way, including by taking advantage of the economic situation of the community, such as giving bribes to get public support which we know as Money Politics. Apart from that, the state of Indonesia which is rich in ethnic, racial and religious diversity has also become the target of parties to get people's votes, namely the concept of equality of identity which we often call the term Identity Politics. This problem which has become a culture can weaken the democratic system that has been implemented and can divide the nation. Keywords: Democracy; Election; Money Politics; Identity Politics; Abstrak Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Pernyataan ini berlaku sejak pemerintah mendeklarasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konsep dasar dari Negara hukum sendiri yakni segala sesuatu yang ada harus diatur dengan hukum secara demokratis. Dimana demokratis merupakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang artinya semua keputusan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Salah satu prasyarat sebagai negara demokratis yaitu pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum ini dimaksudkan sebagai sarana untuk penggantian kekuasaan pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan. Namun belakangan ini, banyak ketidaksesuaian yang terjadi dalam jalannya pemilihan umum. Persaingan yang ketat antar para pihak, membuat mereka ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat, diantaranya dengan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian uang sogokan untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang kita kenal dengan Politik Uang (Money Politics). Selain itu dengan keadaan negara Indonesia yang yang kaya akan keberagaman suku, ras dan agama, juga menjadi sasaran para pihak untuk mendapatka suara rakyat yakni dengan konsep persamaan identitas sering kita sebut dengan istilah Politik Identitas (Identity Politics). Problematika ini yang telah menjadi suatu budaya dapat melemahkan sistem demokrasi yang telah diterapkan dan dapat memecah belah bangsa. Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Politik Uang; Politik Identitas;